Rabu, 09 Agustus 2017

Pengumuman Rekrutmen Dosen Tetap Non PNS Universitas Gadjah Mada Tahap II Tahun 2017

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka kesempatan untuk berkarier menjadi Dosen Tetap Non-PNS di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tahap kedua tahun 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://rekrutmen.sdm.ugm.ac.id/. Adapun persyaratan dan tatacara pendaftaran sebagai berikut:

Silakan unduh.
Share:

Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS Pemerintah Kabupaten Bantul


Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Non PNS) yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan adanya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja (dibuktikan dengan dokumen perjanjian kontrak kerja) agar melakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara online melalui sistem aplikasi Pusat Pengendalian Data Sekunder (PPDS) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Adapun data yang di-entri diantaranya meliputi: data identitas pribadi, pendidikan, alamat, kepesertaan jaminan kesehatan, dokumen perjanjian kontrak kerja, serta besaran gaji/upah/honor.

Yang melakukan pemutakhiran data adalah Pegawai Non PNS yang daftar namanya sudah dikirimkan ke BKPP sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 814/02439/BKPP tanggal 4 Juli 2017 perihal Data Pegawai Non PNS.

Dalam hal entri data, kami sarankan Pegawai Non PNS yang melakukannya sendiri karena akan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang dimasukkan. Apabila tidak dimungkinkan karena suatu hal, OPD bisa membantu melakukan entri data atas persetujuan ybs.

Hasil Cetak Formulir Pemutakhiran Data Pegawai Non PNS yang telah ditandatangani, dikirimkan ke BKPP secara kolektif melalui OPD pada waktu yang telah ditentukan.

Setelah tahap entri data selesai, Tim BKPP akan melakukan tahap verifikasi dan validasi data. Verifikasi akan dilakukan dengan "uji petik", yaitu mendatangi langsung ke OPD untuk pencocokan kebenaran data secara faktual dilapangan.

Terkait hal-hal teknis penggunaan aplikasi dapat menghubungi Satgas SAPA ASN melalui telepon (0274) 367509 pswt. 467, dan 466.

Pertanyaan dilayani pada hari dan jam kerja.


Share:

Jumat, 30 Juni 2017

INFORMASI REKRUKTMEN PEGAWAI TETAP NON PNS ITS TAHUN 2017


Link Pengumuman : Google Drive

Berita ini bersumber dari ITS
Share:

Kamis, 29 Juni 2017

Pengumuman Rekrutmen Umum PLN Tingkat Pelaksana Tahap 1 Tahun 2017 Jenjang Pendidikan SMA/SMK.

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa ada lowongan kerja PLN untuk jenjang SMA/SMK. Adapun waktu pendaftaran 22 Juni 2017 - 14 Juli 2017. Adapun lokasi pendaftaran ada sebanyak 27 lokasi yaitu, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Yogyakarta, Banda Aceh, Jayapura, Mamuju, Banjarmasin, Ternate, Ambon, Medan, Palu, Gorontalo, Timika, Manokwari, Manado, Merauke, Denpasar, Surabaya, Jakarta, Ende, Padang, Kupang, Kendari, dan Makassar.


Berita ini bersumber dari Rekrutmen PLN.
Share:

Senin, 26 Juni 2017

PENDAFTARAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE I TAHUN 2017 (BATCH I)

Sahabat pembaca info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi Putra dan Putri terbaik Bangsa untuk bergabung menjadi Tenaga Kesehatan Nusantara Indivudual Periode I Tahun 2017.
                                                                                 
 Pengumuman Resmi DISINI


Berita ini bersumber dari NUSANTARA SEHAT.





Share:

Selasa, 13 Juni 2017

THR Honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang Rp1,5 Juta

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa ada kabar baik bagi pegawai memastikan pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Wali Kota Palembang, H Harnojoyo SSos, memastikan pegawai non-pegawai negeri sipil daerah (PNSD) itu akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, menjelaskan THR honorer akan dibagikan bersamaan dengan gaji ke-13 ASN, pada H-7 Lebaran. Besarannya Rp1,5 juta.

“Dibayarkan berbarengan dengan gaji ke-13 dan 14 PNS, sesuai dengan instruksi Kemenkeu. Ini juga kebijakan dan keinginan Wali Kota agar semua pegawai mendapatkan hak yang sama,” ungkap Hoyin, kemarin (13/6).

Tahun lalu ada sekitar 24 ribu pegawai (non-PNSD), artinya anggaran yang disediakan jika disesuaikan dengan gaji, sekitar Rp36 miliar untuk tahun ini. Untuk itu, akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang.

“Pencariannya, tergantung pengajuan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menaungi non-PNSD,” jelasnya. Setelah pengajuan dari OPD tersebut, selanjutnya akan dituangkan melalui SK Wali Kota sebagai legalitas pencairan THR yang memang telah ditunggu oleh sejumlah pegawai non-PNSD.

Kepala BKPSDM Kota Palembang, Ratu Dewa, berharap THR yang diberikan untuk non-PNSD ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, langkah yang dilakukan Pemkot Palembang ini dapat menjadi contoh bagi pihak swasta dalam memenuhi kewajiban bagi pegawainya.

“Ada sebanyak 2.920 orang tenaga honorer yang akan menerima. Namun untuk mekanisme pembayaran THR, para tenaga honorer masih menunggu SK Wali Kota. Sebelum Lebaran akan dicairkan,” pungkasnya.

Rendra, salah seorang honorer mengaku senang mereka akan kembali mendapatkan THR. “Sebab memang dibutuhkan. Kalau saya pribadi untuk beli kebutuhan Lebaran,” tuturnya. 

Berita ini bersumber dari Sumatera Ekspres.
Share:

Kamis, 08 Juni 2017

Ini Cara Bikin Aparatur Non Pegawai Negeri Tenang Bekerja

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa bekerja tanpa memikirkan risiko kerja pasti menjadi dambaan setiap pekerja termasuk aparatur sipil negara. Maka Pemerintah Kota Palembang memutuskan mengikutsertakan para pegawai non pegawai negeri sipil di pemerintahan itu dalam program asuransi jaminan ketenagakerjaan.

“Saat ini sedang kita upayakan anggarannya,” kata Asisten III Bidang Administrasi pada Sekretariat Daerah Palembang Agus Kelana.

Dia sedang mengupayakan hal tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dari Kota Palembang. Maka aparatur non pegawai negeri di pemerintahan itu tidak perlu khawatir gajinya dikurangi setiap bulan untuk membayar premi asuransi.

Saat ini Pemerintah Kota Palembang juga sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk keikutsertaan aparatur non pegawai negeri tersebut. Besar premi untuk setiap aparatur per bulan adalah Rp13 ribu. Saat ini pemerintah tersebut baru mengikutsertakan aparaturnya pada program jaminan kematian dan kecelakaan kerja.

Jumlah aparatur non pegawai negeri di Pemerintah Kota Palembang saat ini mencapai 2.958 orang. Dengan besaran premi tersebut maka setiap bulan harus dikeluarkan Rp38,6 juta untuk membayarnya. Mengikutsertakan aparatur dalam program jaminan ketenagakerjaan itu merupakan amanat Peraturan Wali Kota Palembang nomor 121A/kpts/Disnaker/2017 tentang pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan ini.

Agus mengharapkan pelaksanaannya bisa dilakukan setelah September 2017. Sebab pada September usulan tersebut akan dibahas dengan DPRD Kota Palembang. Dia berjanji langsung mendaftarkan aparatur non pegawai negeri sipil menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan begitu pembayarannya disepakati melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Fahmi Fadilah. Sebagaimana dilansir laman resmi Pemerintah Kota Palembang menerapkan program jaminan ketenagakerjaan untuk aparatur non pegawai negeri merupakan hal baru di pemerintahan itu. Dia mengungkapkan Pemerintah Sumatera Selatan kemungkinan besar juga menerapkannya setelah Palembang berhasil.

Berita ini bersumber dari KORPRI.
Share:

Kamis, 20 April 2017

Insentif Guru Non PNS dan Honorer Dijadwalkan Cair Pekan Depan

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar didampingi Sekda Irawansyah, kembali memimpin rapat koordinasi dalam pemantapan program kerja rutin, bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan pejabat esselon III, dan IV di lingkungan Setkab Kutim di Ruang Meranti kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Senin (17/4/2017).

Sejumlah informasi yang mengemuka dibahas dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah polemik insentif guru yang belum cair.

“Permasalahan sekitar 4.000 guru dengan status Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau Non PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kutai Timur, yang belum menerima insentif, akan dibayarkan paling lambat pekan depan. Tak hanya guru, tenaga teknis kesehatan yang bernasib sama juga akan segera mendapatkan insentif. Saya sudah koordinasi dengan Pak Sekda dan Dinas Pendidikan, agar segera mengawal permasalahan ini. Supaya tidak ada salah paham lagi,” ungkap Ismunandar.

Perlakuan tersebut, tidak hanya pada guru di kalangan non PNS, tapi juga guru honor.

Ismunandar juga berjanji, tenaga guru maupun tenaga teknis honorer yang belum diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), akan segera ditingkatkan statusnya.

“Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus cepat keluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan, agar tidak ada lagi yang tertinggal. Saya imbau juga pekerjaan langka seperti dokter, honornya ditinggikan terutama di daerah pesisir maupun pedalaman,” ujar Ismunandar.

Berita ini bersumber dari Tribun Kaltim.

Share:

Senin, 13 Februari 2017

Peserta Rekrutmen Pegawai Non PNS - KPPPA : “ Tes CAT-BKN itu Mudah, Nggak Ribet”

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa percaya pada diri sendiri merupakan salah satu cara agar berhasil melalui tes dengan hasil maksimal. Kalimat motivasi itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Heri Susilowati sesaat sebelum dimulainya Tes Penerimaan Pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Station CAT, kantor Pusat BKN, Senin (13/2/2017).

Berbekal rasa percaya diri, seorang peserta tes Ike Mareta (23 Tahun) menjalani proses ujian CAT dan selepas menjalaninya ia mengatakan sistem CAT sangat user friendly. “Ternyata tes CAT ini tidak berbeda jauh dengan simulasi yang ada pada website. Over all makenya gampang, ngerjainnya nggak ribet,” ucap Ike. Sedikit berbeda, Benyamin Sahat (22 tahun) sempat merasakan kesulitan saat menjalani tes karena merasa kekurangan waktu. “Ini pengalaman pertama tes menggunakan CAT dan ternyata waktunya kurang banyak, jadi terasa susah, hehe,” kata Benyamin, yang merupakan alumnus Universitas Gunadarma.

Terlepas dari berbagai testimoni yang disampaikan peserta terkait penggunaan CAT dalam proses seleksi, Kepala Pusat PPSR ASN BKN berharap, CAT-BKN dapat membantu KPPPA dalam menyeleksi 575 peserta untuk kemudian diangkat menjadi pegawai non-PNS. “Semoga peserta tes terbaik yang akan terpilih dan diterima bekerja di KPPPA,” ujar Heri.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 11 Januari 2017

Pemkot Bontang Pilih Pangkas Gaji , Non PNS Digaji Berkisar Rp 1 Juta

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pemkot tak akan mengambil kebijakan memutus kontrak atau merumahkan Pegawai Non PNS/honorer. Namun imbasnya, pegawai honorer harus rela gajinya dipangkas.

Berdasarkan hasil kajian, jumlah honorer jauh melebihi jumlah kebutuhan saat ini. Dari hasil analisis beban kerja, Pemkot hanya membutuhkan pegawai honorer sebanyak 801 orang. Faktanya, saat ini jumlah honorer mencapai 1.548 orang.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang terjun bebas ke angka Rp 865 miliar, membuat Pemkot harus memangkas biaya belanja pegawai. Hasilnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda perpanjangan kontrak kerja sejumlah pegawai Non PNS sejak 1 Januari 2017, jumlahnya sekira 747 orang.

Akan tetapi, 747 honorer yang dirumahkan tersebut dipastikan akan kembali bekerja. Hal ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Rabu (11/1) kemarin. Dia memaparkan menggelar pertemuan dengan tim kajian dan kepala SKPD. Di dalam rapat itu, Neni menyampaikan menerima hasil kajian yang menyatakan Bontang kelebihan honorer.

“Dari hasil kajian memang jumlah honorer kita tidak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai analisis beban kerja yang dibutuhkan hanya 801 honorer,” ujar Neni.

Dia menyampaikan rapat pembahasan nasib honorer memang cukup alot. Akan tetapi, dia memutuskan tak akan merumahkan pegawai. “Memang harusnya yang 747 itu dirumahkan, jika melihat kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Cuma saya tidak tega,” katanya.

Dia menekankan kebijakan ini lebih dari sisi kemanusiaan. “Mereka ada yang sudah punya anak, istri, oleh karena itu kami akomodir. Tetapi kalau malas-malas nanti ada yang menilai, karena konteksnya bukan wali kota lagi, tetapi masing-masing kepala SKPD,” tuturnya.

Konsekuensi dari kebijakan itu, kata Neni, gaji honorer akan disesuaikan dengan APBD Bontang yang terus merosot dari proyeksi sebelumnya. Dijelaskan Neni, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk daerah ini trend-nya terus menurun. Dari awal pendapatan DBH diproyeksikan sekira Rp 500 miliar dalam setahun, kali ini hanya Rp 257 miliar dalam setahun. “Jadi memang tidak ada uangnya,” jelas Neni saat ditemui usai menggelar rapat tertutup di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan kondisi keuangan daeran sedang memprihatinkan. Karena APBD Bontang jauh lebih rendah dari APBD tahun 2006 atau 2007. Saat tahun 2007 saja APBD Bontang masih mencapai Rp 1 triliun, 2017 ini hanya Rp 700-an miliar saja.

Sementara itu alokasi untuk gaji Non PNS tahun ini sekira Rp 19 miliar saja. “Sehingga kemungkinan pendapatan para Non PNS sebesar Rp 1,2 juta atau Rp 1 juta, tetapi saya belum tahu pastinya berapa. Kalau yang 747 ini dirumahkan sebenarnya gaji Non PNS bisa berkisar Rp 2 juta,” ungkapnya.

Terkait rencana seleksi tenaga Non PNS, Neni mengaku masih belum ada rencana. Karena seleksi ini membutuhkan biaya, sedangkan kondisi keuangan daerah sedang sangat memprihatinkan. “Kalau diseleksi harus sesuai formasi, tetapi tidak ada formasinya mau seperti apa, kami hanya mengakomodir orang-orang saja,” ujarnya. Terkait tenaga Non PNS yang berlebihan di salah satu SKPD dan akan ditarik oleh SKPD yang membutuhkan, Neni mengatakan memang ada rencana seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, semua menyatakan membutuhkan. “Semuanya menyatakan butuh kok,” tutupnya. 
 
Berita ini bersumber dari Bontang Post.

Share:

Senin, 02 Januari 2017

Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, berdampak pada nasib guru non-PNS di Kota Balikpapan, Kaltim.

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, berdampak pada nasib guru non-PNS di Kota Balikpapan, Kaltim.

Apakah kontraknya akan diperpanjang atau dinonaktifkan begitu berada di bawah naungan pemprov. Mereka saat ini tengah menunggu perpanjangan kontrak pada minggu kedua Januari.

Ketua Forum Komunikasi Guru Naban (FKGN) Balikpapan Pita Nugroho mengatakan, pada awal Januari memang nasib guru tenaga bantu (naban) belum pasti.

Sebab, keputusan perpanjangan kontrak biasanya dilaksanakan pada minggu kedua. Perpanjangan kontrak selalu diperbarui tiap tahun dan berakhir pada akhir Desember.

Kendati demikian, pada tahun baru ini mulai 3 Januari semua guru naban tetap masuk seperti biasa.

"Kan Desember libur. Awal masuk sekolah juga melakukan persiapan tahun baru. Jadi, biasanya perpanjangan kontrak dilakukan di minggu kedua," ujarnya.

Dia menjelaskan, di Balikpapan terdapat 220 guru naban untuk SD hingga SMK. Dan khusus SMA/SMK jumlahnya mencapai 60-70 orang.

Dia yakin perpanjangan bakal dilakukan mengingat rasio angka kebutuhan guru yang kurang. Hingga kini, guru PNS dibantu kekurangannya oleh guru naban dan honorer. Apalagi sejak perekrutan guru naban 2010, hingga kini belum ada pengangkatan lagi.

"Mayoritas pasti diperpanjang. Sejauh ini belum ada yang diputus. Disdik (Dinas Pendidikan) dan sekolah sangat sulit memutus hubungan kerja karena masih butuh tenaga kami," paparnya.

Dia membeberkan jumlah naban bisa saja berkurang. Namun, bukan karena putus kontrak. Tapi, karena yang bersangkutan mengundurkan diri atau sakit.

Dia pun menjelaskan dampak yang terjadi bila memang terjadi pemutusan kontrak guru naban SMA/SMK.

Sekolah menjadi kekurangan guru, banyak kelas menjadi kosong, dan beban ajar guru yang tersisa menjadi bertambah meng-handle kelas yang ditinggalkan guru naban.

"Kehilangan satu atau dua guru saja sudah kelimpungan. Apalagi ditinggal 60-70 guru. Dampaknya luar biasa," ujar guru bahasa Inggris di SMP 12 ini.

Dia berharap ke depan, guru naban SMA/SMK diperpanjang kontraknya dan dibayar upah kerjanya.

Maka dia mengharap peran pemegang kewenangan untuk mencari jalan keluar. Seperti dari pemerintah kota, provinsi, Dinas Pendidikan dan Komisi IV.

"Langkah preventif dulu untuk cari jalan keluar. Kalau memang buntu, turun ke jalan jadi opsi terakhir. Tapi, saya yakin yang berwenang pasti memikirkan nasib kami," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 01 Januari 2017

Kebutuhan Non PNS Bontang Tergantung SKPD

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa isu yang berhembus terkait pegawai Non PNS akan dinonaktifkan selama beberapa bulan ditepis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Syirajudin. Pasalnya, Syirajudin menyatakan kebutuhan tenaga honorer atau Non PNS itu dikembalikan lagi ke masing-masing SKPD. Sehingga Syirajudin pun menyebut bahwa pembaruan kontrak kerja tenaga Non PNS tidak dilakukan secara serentak.

“Tidak (isu merumahkan Non PNS, Red.), siapa yang bilang merumahkan?” kata Syirajudin saat ditemui Jumat (30/12).

Dijelaskan dia, Non PNS ini filosofinya mereka dipekerjakan jika ada kegiatan. Misalnya pekerjaan itu dimulai di bulan Maret, maka kontraknya di Maret dan kembali kebutuhan masing-masing SKPD. “Nggak ada itu, isu itu,” sambungnya.

Kecuali, lanjut dia, pegawai Non PNS yang dilakukan terus menerus seperti supir dan ajudan. Mereka sudah bergulir kontraknya karena dia harus menyetirkan pejabat, atau ajudan harus mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Nah, ada juga SKPD tertentu yang juga dibutuhkan terus menerus seperti pemungut pajak (PBB). Dia tentu tidak harus menunggu Maret, karena harus bergulir terus.

Sementara, SKPD yang mulai pekerjaannya di Maret itu contohnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Bisa saja baru dimulai kegiatan di bulan Maret, karena menunggu lelang dan semacamnya, itu semua kebutuhan masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Sehingga, menurutnya yang harus berlanjut itu supir dan ajudan. Sementara untuk tenaga honorer di Satpol PP dan Dinas Perhubungan itu diserahkan ke kepala SKPD-nya. Apakah rutinitasnya harus terus bergulir setiap hari maka tidak harus menunggu Maret.  Termasuk Dinas Perhubungan misalnya di Wasdal yang mengatur lalu lintas itu tidak harus menunggu bulan Maret. “Kapan dimulainya kegiatan di SKPD maka dimulai juga kontraknya,” sebut dia.

Bahkan, Syirajudin mengatakan jika ada yang mulai kegiatannya di bulan April, Syirajudin mempersilahkan agar kontraknya dimulai bulan April. “Januari ini tidak semua diperbarui kontraknya, sesuai kebutuhan SKPD masing-masing saja,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari PROBONTANG.
Share:

Minggu, 25 Desember 2016

Guru Non-PNS Balikpapan Terancam Tanpa Gaji

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Gaji guru PNS tingkat SMA/SMK pada Januari 2017 terancam diberikan tak tepat waktu. Ini lantaran proses pemindahan kewenangan dari pemkot ke pemprov yang belum rampung. Sementara pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan ini harus dimulai awal tahun depan.

Lebih parah lagi, bagi guru non-PNS terancam tanpa gaji. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan Purnomo mengatakan, tidak dapat menjamin apakah guru PNS SMK dan SMA bisa mendapat gaji tepat waktu. Sebab, saat ini pihaknya masih menanti nomor surat mutasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Surat mutasi itu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji yang kemudian bakal diproses ke provinsi. Yang mana selanjutnya urusan pembiayaan dan gaji menjadi kewenangan provinsi.

"Saat ini masih dilakukan konsolidasi jumlah PNS, jumlah tanggungan keluarga, proses SKPP, kemudian proses persetujuan mutasi dari BKN kepada provinsi untuk yang bersangkutan dari kabupaten/kota pindah ke provinsi, " ujarnya.

Padahal, kata dia, bila mutasi tidak dilakukan serentak kabupaten/kota, prosesnya bisa lebih cepat. Sehingga bila SKPP telah diterbitkan sebelum 15 Desember, maka pada 1 Januari sudah bisa menerima gaji.

"Ini karena kondisi ramai semua bersamaan, jadi lama prosesnya. SKPP kita sudah siap tapi persetujuan pindah mutasi dari BKN belum, kita tunggu nomornya berapa. Begitu keluar kita bisa dapat SKPP karena sudah disiapkan di BPKAD, lalu diproses di provinsi. Ini hubungan terus sama provinsi," jelasnya.

Adapun untuk guru non-PNS, pemkot belum merencanakan untuk menganggarkan dana. Sebab terganjal oleh legalitas formal atau dasar hukum. Sehingga diperkirakan awal tahun depan guru non-PNS belum mendapat gaji. "Perkiraan pemkot belum menyiapkan dana karena menyangkut kewenangan apakah nanti boleh atau tidak boleh memberi gaji. Karena dasar hukumnya harus kuat, jangan sampai kita menganggarkan salah dan jadi temuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, pihak provinsi juga meminta bantuan agar guru non-PNS SMK/SMA bisa dibiayai oleh bupati atau wali kota. Namun, untuk melakukannya perlu kemauan bupati dan wali kota apakah bisa dianggarkan di APBD kota. Serta melihat legalitas formalnya. "Yang diperlukan dasar hukum yang kuat pada Perda pendidikan provinsi. Kita lihat rujukan ke atas apa supaya tidak menyalahi kewenangan," ungkapnya.

Maka lanjutnya, sebagai bentuk usaha, pihaknya mencoba memfasilitasi supaya guru non-PNS bisa diakomodasi di provinsi. Sebab bila tidak diperhatikan bakal berdampak buruk bagi pendidikan. "Kita maunya jangan sampai mereka di-PHK. Karena kalau berhitung angka analisis kebutuhan guru kita masih kurang, masih ditopang dan dibantu guru non-PNS. Kalau non-PNS tidak diakomodasi atau tidak diperpanjang masa kontraknya nanti berdampak pada tenaga yang kurang," tutupnya.

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Kamis, 22 Desember 2016

Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non PNS Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. II

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Tahun Anggaran 2017, LKPP membuka rekrutmen Staf Tidak Tetap Non PNS, dengan uraian sebagai berikut :

No
Posisi
Uraian Pekerjaan
Kualifikasi
1
Tenaga Pendukung Administrasi   Kegiatan

(Kode : PA)

1 Orang
  1. Membuat perencanaan pelakasanaan kegiatan;
  2. Berkordinasi dengan K/L/D/I untuk penyelenggaraan kegiatan;
  3. Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan;
  5. Membuat notulensi dan laporan kegiatan;
  6. Membuat database serta kompilasi setiap output kegiatan;
  7. Melakukan pengarsipan dokumentasi dan laporan kegiatan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  2. Usia maksimal 26 tahun per tanggal    1 Januari 2017;
  3. Pendidikan minimal  S1 dari semua jurusan;
  4. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  5. Fresh graduate / pengalaman kerja minimal 1 tahun (diutamakan);
  6. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  7. Dapat megoperasikan program/aplikasi design (corel draw atau photoshop);
  8. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  9. Mampu bekerja sesuai target.

2
Tenaga Pendukung Admnistrasi dan Keuangan

(Kode : AK)

1 Orang
  1. Mengelola administrasi dan data keuangan pada setiap kegiatan/aktivitas pada unit kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
  2. Membuat pertanggungjawaban keuangan;
  3. Membuat pengajuan permintaan anggaran;
  4. Menyusun dokumen revisi anggaran
  5. Mengelola barang habis pakai;
  6. Membuat laporan kinerja kegiatan unit kerja setiap bulan;
  7. Melakukan pengarsipan keuangan;
  1. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  2. Usia maksimal 26 tahun per tanggal    1 Januari 2017;
  3. Pendidikan minimal  S1 dari jurusan administrasi keuangan/perkantoran atau akuntansi ;
  4. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  5. Fresh graduate / pengalaman kerja minimal 1 tahun (diutamakan);
  6. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  7. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  8. Mampu bekerja sesuai target.

3
Tenaga Pendukung Manajemen Kegiatan

(Kode : MK)

1 Orang
  1. Menyusun analisa kegiatan advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  2. Membantu menyusun materi terkait pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  3. Membantu kegiatan konsultansi pelayanan  advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  4. Menyusun rekomendasi atas permasalahan pengadaan barang/jasa yang ada pada wilayah II berdasarkan hasil konsultansi pada pelayanan advokasi
  5. Menyusun laporan kegiatan kegiatan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
  6. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  1. Pendidikan minimal  S1 dari semua jurusan;
  1. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  2. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  3. Memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP/Bappenas;
  4. Memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai pejabat pengadaan, anggota pokja, dan PPK;
  5. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  6. Mampu bekerja sesuai target.

                                                                                                                                                         



























































Tata cara pengiriman surat lamaran:
  1. Dokumen lamaran terdiri dari  :
  1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Advokasi dan Penyelasaian Sanggah Wilayah II;
  2. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  4. Foto (3x4)  berwarna;
  5. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
  6. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (jika ada);
  7. Tanda bukti hasil Tes CAT (komposisi minimal TKP : 126, TIU : 75, TWK : 70) yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah
    • Bagi pelamar yang sudah memiliki hasil Tes CAT di tahun sebelumnya harap melampirkan bukti hasil CAT dalam surat lamaran.
    • Bagi pelamar yang belum pernah melakukan Tes CAT, bersedia untuk mengikuti Tes CAT pada tahapan rekrutmen selanjutnya yang diselenggarakan LKPP.
  8. Fotokopi SK penetapan sebagai pejabat pengadaan, anggota pokja, dan PPK (khusus untuk tenaga pendukung manajemen kegiatan)
    1. Pelamar wajib menginput data diri pada link sebagai berikut http://bit.ly/2i5qSfn dan mengirimkan dokumen lamaran (dalam format PDF) melalui email ppd42.lkpp@gmail.com dengan subjek “LAMARAN (spasi) KODE POSISI YANG DILAMAR (spasi) NAMA paling lambat tgl 28 Desember 2016 pk. 12.00 WIB.
    2. Setiap lamaran yang masuk akan diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
    3. Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja per Januari 2017.

Lain-lain :
  1. Seetiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan sehat jasamani dan rohani diserahakan bila pelamar diterima.
  3. Apabila sampai dengan akhir Januari 2017 tidak ada respon dari tim Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran tidak sesuai kualifikasi.
Berita ini bersumber dari LKPP.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.