Kamis, 20 April 2017

Insentif Guru Non PNS dan Honorer Dijadwalkan Cair Pekan Depan

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar didampingi Sekda Irawansyah, kembali memimpin rapat koordinasi dalam pemantapan program kerja rutin, bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan pejabat esselon III, dan IV di lingkungan Setkab Kutim di Ruang Meranti kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Senin (17/4/2017).

Sejumlah informasi yang mengemuka dibahas dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya adalah polemik insentif guru yang belum cair.

“Permasalahan sekitar 4.000 guru dengan status Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau Non PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kutai Timur, yang belum menerima insentif, akan dibayarkan paling lambat pekan depan. Tak hanya guru, tenaga teknis kesehatan yang bernasib sama juga akan segera mendapatkan insentif. Saya sudah koordinasi dengan Pak Sekda dan Dinas Pendidikan, agar segera mengawal permasalahan ini. Supaya tidak ada salah paham lagi,” ungkap Ismunandar.

Perlakuan tersebut, tidak hanya pada guru di kalangan non PNS, tapi juga guru honor.

Ismunandar juga berjanji, tenaga guru maupun tenaga teknis honorer yang belum diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), akan segera ditingkatkan statusnya.

“Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus cepat keluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan, agar tidak ada lagi yang tertinggal. Saya imbau juga pekerjaan langka seperti dokter, honornya ditinggikan terutama di daerah pesisir maupun pedalaman,” ujar Ismunandar.

Berita ini bersumber dari Tribun Kaltim.

Share:

Senin, 13 Februari 2017

Peserta Rekrutmen Pegawai Non PNS - KPPPA : “ Tes CAT-BKN itu Mudah, Nggak Ribet”

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa percaya pada diri sendiri merupakan salah satu cara agar berhasil melalui tes dengan hasil maksimal. Kalimat motivasi itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Heri Susilowati sesaat sebelum dimulainya Tes Penerimaan Pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di Station CAT, kantor Pusat BKN, Senin (13/2/2017).

Berbekal rasa percaya diri, seorang peserta tes Ike Mareta (23 Tahun) menjalani proses ujian CAT dan selepas menjalaninya ia mengatakan sistem CAT sangat user friendly. “Ternyata tes CAT ini tidak berbeda jauh dengan simulasi yang ada pada website. Over all makenya gampang, ngerjainnya nggak ribet,” ucap Ike. Sedikit berbeda, Benyamin Sahat (22 tahun) sempat merasakan kesulitan saat menjalani tes karena merasa kekurangan waktu. “Ini pengalaman pertama tes menggunakan CAT dan ternyata waktunya kurang banyak, jadi terasa susah, hehe,” kata Benyamin, yang merupakan alumnus Universitas Gunadarma.

Terlepas dari berbagai testimoni yang disampaikan peserta terkait penggunaan CAT dalam proses seleksi, Kepala Pusat PPSR ASN BKN berharap, CAT-BKN dapat membantu KPPPA dalam menyeleksi 575 peserta untuk kemudian diangkat menjadi pegawai non-PNS. “Semoga peserta tes terbaik yang akan terpilih dan diterima bekerja di KPPPA,” ujar Heri.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Rabu, 11 Januari 2017

Pemkot Bontang Pilih Pangkas Gaji , Non PNS Digaji Berkisar Rp 1 Juta

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pemkot tak akan mengambil kebijakan memutus kontrak atau merumahkan Pegawai Non PNS/honorer. Namun imbasnya, pegawai honorer harus rela gajinya dipangkas.

Berdasarkan hasil kajian, jumlah honorer jauh melebihi jumlah kebutuhan saat ini. Dari hasil analisis beban kerja, Pemkot hanya membutuhkan pegawai honorer sebanyak 801 orang. Faktanya, saat ini jumlah honorer mencapai 1.548 orang.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang terjun bebas ke angka Rp 865 miliar, membuat Pemkot harus memangkas biaya belanja pegawai. Hasilnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda perpanjangan kontrak kerja sejumlah pegawai Non PNS sejak 1 Januari 2017, jumlahnya sekira 747 orang.

Akan tetapi, 747 honorer yang dirumahkan tersebut dipastikan akan kembali bekerja. Hal ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Rabu (11/1) kemarin. Dia memaparkan menggelar pertemuan dengan tim kajian dan kepala SKPD. Di dalam rapat itu, Neni menyampaikan menerima hasil kajian yang menyatakan Bontang kelebihan honorer.

“Dari hasil kajian memang jumlah honorer kita tidak sesuai dengan kebutuhan. Sesuai analisis beban kerja yang dibutuhkan hanya 801 honorer,” ujar Neni.

Dia menyampaikan rapat pembahasan nasib honorer memang cukup alot. Akan tetapi, dia memutuskan tak akan merumahkan pegawai. “Memang harusnya yang 747 itu dirumahkan, jika melihat kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Cuma saya tidak tega,” katanya.

Dia menekankan kebijakan ini lebih dari sisi kemanusiaan. “Mereka ada yang sudah punya anak, istri, oleh karena itu kami akomodir. Tetapi kalau malas-malas nanti ada yang menilai, karena konteksnya bukan wali kota lagi, tetapi masing-masing kepala SKPD,” tuturnya.

Konsekuensi dari kebijakan itu, kata Neni, gaji honorer akan disesuaikan dengan APBD Bontang yang terus merosot dari proyeksi sebelumnya. Dijelaskan Neni, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat untuk daerah ini trend-nya terus menurun. Dari awal pendapatan DBH diproyeksikan sekira Rp 500 miliar dalam setahun, kali ini hanya Rp 257 miliar dalam setahun. “Jadi memang tidak ada uangnya,” jelas Neni saat ditemui usai menggelar rapat tertutup di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan kondisi keuangan daeran sedang memprihatinkan. Karena APBD Bontang jauh lebih rendah dari APBD tahun 2006 atau 2007. Saat tahun 2007 saja APBD Bontang masih mencapai Rp 1 triliun, 2017 ini hanya Rp 700-an miliar saja.

Sementara itu alokasi untuk gaji Non PNS tahun ini sekira Rp 19 miliar saja. “Sehingga kemungkinan pendapatan para Non PNS sebesar Rp 1,2 juta atau Rp 1 juta, tetapi saya belum tahu pastinya berapa. Kalau yang 747 ini dirumahkan sebenarnya gaji Non PNS bisa berkisar Rp 2 juta,” ungkapnya.

Terkait rencana seleksi tenaga Non PNS, Neni mengaku masih belum ada rencana. Karena seleksi ini membutuhkan biaya, sedangkan kondisi keuangan daerah sedang sangat memprihatinkan. “Kalau diseleksi harus sesuai formasi, tetapi tidak ada formasinya mau seperti apa, kami hanya mengakomodir orang-orang saja,” ujarnya. Terkait tenaga Non PNS yang berlebihan di salah satu SKPD dan akan ditarik oleh SKPD yang membutuhkan, Neni mengatakan memang ada rencana seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, semua menyatakan membutuhkan. “Semuanya menyatakan butuh kok,” tutupnya. 
 
Berita ini bersumber dari Bontang Post.

Share:

Senin, 02 Januari 2017

Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, berdampak pada nasib guru non-PNS di Kota Balikpapan, Kaltim.

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, berdampak pada nasib guru non-PNS di Kota Balikpapan, Kaltim.

Apakah kontraknya akan diperpanjang atau dinonaktifkan begitu berada di bawah naungan pemprov. Mereka saat ini tengah menunggu perpanjangan kontrak pada minggu kedua Januari.

Ketua Forum Komunikasi Guru Naban (FKGN) Balikpapan Pita Nugroho mengatakan, pada awal Januari memang nasib guru tenaga bantu (naban) belum pasti.

Sebab, keputusan perpanjangan kontrak biasanya dilaksanakan pada minggu kedua. Perpanjangan kontrak selalu diperbarui tiap tahun dan berakhir pada akhir Desember.

Kendati demikian, pada tahun baru ini mulai 3 Januari semua guru naban tetap masuk seperti biasa.

"Kan Desember libur. Awal masuk sekolah juga melakukan persiapan tahun baru. Jadi, biasanya perpanjangan kontrak dilakukan di minggu kedua," ujarnya.

Dia menjelaskan, di Balikpapan terdapat 220 guru naban untuk SD hingga SMK. Dan khusus SMA/SMK jumlahnya mencapai 60-70 orang.

Dia yakin perpanjangan bakal dilakukan mengingat rasio angka kebutuhan guru yang kurang. Hingga kini, guru PNS dibantu kekurangannya oleh guru naban dan honorer. Apalagi sejak perekrutan guru naban 2010, hingga kini belum ada pengangkatan lagi.

"Mayoritas pasti diperpanjang. Sejauh ini belum ada yang diputus. Disdik (Dinas Pendidikan) dan sekolah sangat sulit memutus hubungan kerja karena masih butuh tenaga kami," paparnya.

Dia membeberkan jumlah naban bisa saja berkurang. Namun, bukan karena putus kontrak. Tapi, karena yang bersangkutan mengundurkan diri atau sakit.

Dia pun menjelaskan dampak yang terjadi bila memang terjadi pemutusan kontrak guru naban SMA/SMK.

Sekolah menjadi kekurangan guru, banyak kelas menjadi kosong, dan beban ajar guru yang tersisa menjadi bertambah meng-handle kelas yang ditinggalkan guru naban.

"Kehilangan satu atau dua guru saja sudah kelimpungan. Apalagi ditinggal 60-70 guru. Dampaknya luar biasa," ujar guru bahasa Inggris di SMP 12 ini.

Dia berharap ke depan, guru naban SMA/SMK diperpanjang kontraknya dan dibayar upah kerjanya.

Maka dia mengharap peran pemegang kewenangan untuk mencari jalan keluar. Seperti dari pemerintah kota, provinsi, Dinas Pendidikan dan Komisi IV.

"Langkah preventif dulu untuk cari jalan keluar. Kalau memang buntu, turun ke jalan jadi opsi terakhir. Tapi, saya yakin yang berwenang pasti memikirkan nasib kami," tutupnya. 

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Minggu, 01 Januari 2017

Kebutuhan Non PNS Bontang Tergantung SKPD

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa isu yang berhembus terkait pegawai Non PNS akan dinonaktifkan selama beberapa bulan ditepis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Syirajudin. Pasalnya, Syirajudin menyatakan kebutuhan tenaga honorer atau Non PNS itu dikembalikan lagi ke masing-masing SKPD. Sehingga Syirajudin pun menyebut bahwa pembaruan kontrak kerja tenaga Non PNS tidak dilakukan secara serentak.

“Tidak (isu merumahkan Non PNS, Red.), siapa yang bilang merumahkan?” kata Syirajudin saat ditemui Jumat (30/12).

Dijelaskan dia, Non PNS ini filosofinya mereka dipekerjakan jika ada kegiatan. Misalnya pekerjaan itu dimulai di bulan Maret, maka kontraknya di Maret dan kembali kebutuhan masing-masing SKPD. “Nggak ada itu, isu itu,” sambungnya.

Kecuali, lanjut dia, pegawai Non PNS yang dilakukan terus menerus seperti supir dan ajudan. Mereka sudah bergulir kontraknya karena dia harus menyetirkan pejabat, atau ajudan harus mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Nah, ada juga SKPD tertentu yang juga dibutuhkan terus menerus seperti pemungut pajak (PBB). Dia tentu tidak harus menunggu Maret, karena harus bergulir terus.

Sementara, SKPD yang mulai pekerjaannya di Maret itu contohnya di Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Bisa saja baru dimulai kegiatan di bulan Maret, karena menunggu lelang dan semacamnya, itu semua kebutuhan masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Sehingga, menurutnya yang harus berlanjut itu supir dan ajudan. Sementara untuk tenaga honorer di Satpol PP dan Dinas Perhubungan itu diserahkan ke kepala SKPD-nya. Apakah rutinitasnya harus terus bergulir setiap hari maka tidak harus menunggu Maret.  Termasuk Dinas Perhubungan misalnya di Wasdal yang mengatur lalu lintas itu tidak harus menunggu bulan Maret. “Kapan dimulainya kegiatan di SKPD maka dimulai juga kontraknya,” sebut dia.

Bahkan, Syirajudin mengatakan jika ada yang mulai kegiatannya di bulan April, Syirajudin mempersilahkan agar kontraknya dimulai bulan April. “Januari ini tidak semua diperbarui kontraknya, sesuai kebutuhan SKPD masing-masing saja,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari PROBONTANG.
Share:

Minggu, 25 Desember 2016

Guru Non-PNS Balikpapan Terancam Tanpa Gaji

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Gaji guru PNS tingkat SMA/SMK pada Januari 2017 terancam diberikan tak tepat waktu. Ini lantaran proses pemindahan kewenangan dari pemkot ke pemprov yang belum rampung. Sementara pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan ini harus dimulai awal tahun depan.

Lebih parah lagi, bagi guru non-PNS terancam tanpa gaji. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan Purnomo mengatakan, tidak dapat menjamin apakah guru PNS SMK dan SMA bisa mendapat gaji tepat waktu. Sebab, saat ini pihaknya masih menanti nomor surat mutasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Surat mutasi itu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji yang kemudian bakal diproses ke provinsi. Yang mana selanjutnya urusan pembiayaan dan gaji menjadi kewenangan provinsi.

"Saat ini masih dilakukan konsolidasi jumlah PNS, jumlah tanggungan keluarga, proses SKPP, kemudian proses persetujuan mutasi dari BKN kepada provinsi untuk yang bersangkutan dari kabupaten/kota pindah ke provinsi, " ujarnya.

Padahal, kata dia, bila mutasi tidak dilakukan serentak kabupaten/kota, prosesnya bisa lebih cepat. Sehingga bila SKPP telah diterbitkan sebelum 15 Desember, maka pada 1 Januari sudah bisa menerima gaji.

"Ini karena kondisi ramai semua bersamaan, jadi lama prosesnya. SKPP kita sudah siap tapi persetujuan pindah mutasi dari BKN belum, kita tunggu nomornya berapa. Begitu keluar kita bisa dapat SKPP karena sudah disiapkan di BPKAD, lalu diproses di provinsi. Ini hubungan terus sama provinsi," jelasnya.

Adapun untuk guru non-PNS, pemkot belum merencanakan untuk menganggarkan dana. Sebab terganjal oleh legalitas formal atau dasar hukum. Sehingga diperkirakan awal tahun depan guru non-PNS belum mendapat gaji. "Perkiraan pemkot belum menyiapkan dana karena menyangkut kewenangan apakah nanti boleh atau tidak boleh memberi gaji. Karena dasar hukumnya harus kuat, jangan sampai kita menganggarkan salah dan jadi temuan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, pihak provinsi juga meminta bantuan agar guru non-PNS SMK/SMA bisa dibiayai oleh bupati atau wali kota. Namun, untuk melakukannya perlu kemauan bupati dan wali kota apakah bisa dianggarkan di APBD kota. Serta melihat legalitas formalnya. "Yang diperlukan dasar hukum yang kuat pada Perda pendidikan provinsi. Kita lihat rujukan ke atas apa supaya tidak menyalahi kewenangan," ungkapnya.

Maka lanjutnya, sebagai bentuk usaha, pihaknya mencoba memfasilitasi supaya guru non-PNS bisa diakomodasi di provinsi. Sebab bila tidak diperhatikan bakal berdampak buruk bagi pendidikan. "Kita maunya jangan sampai mereka di-PHK. Karena kalau berhitung angka analisis kebutuhan guru kita masih kurang, masih ditopang dan dibantu guru non-PNS. Kalau non-PNS tidak diakomodasi atau tidak diperpanjang masa kontraknya nanti berdampak pada tenaga yang kurang," tutupnya.

Berita ini bersumber dari PROKAL.co
Share:

Kamis, 22 Desember 2016

Pengumuman Rekrutmen Pegawai Non PNS Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wil. II

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Tahun Anggaran 2017, LKPP membuka rekrutmen Staf Tidak Tetap Non PNS, dengan uraian sebagai berikut :

No
Posisi
Uraian Pekerjaan
Kualifikasi
1
Tenaga Pendukung Administrasi   Kegiatan

(Kode : PA)

1 Orang
  1. Membuat perencanaan pelakasanaan kegiatan;
  2. Berkordinasi dengan K/L/D/I untuk penyelenggaraan kegiatan;
  3. Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan;
  5. Membuat notulensi dan laporan kegiatan;
  6. Membuat database serta kompilasi setiap output kegiatan;
  7. Melakukan pengarsipan dokumentasi dan laporan kegiatan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  2. Usia maksimal 26 tahun per tanggal    1 Januari 2017;
  3. Pendidikan minimal  S1 dari semua jurusan;
  4. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  5. Fresh graduate / pengalaman kerja minimal 1 tahun (diutamakan);
  6. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  7. Dapat megoperasikan program/aplikasi design (corel draw atau photoshop);
  8. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  9. Mampu bekerja sesuai target.

2
Tenaga Pendukung Admnistrasi dan Keuangan

(Kode : AK)

1 Orang
  1. Mengelola administrasi dan data keuangan pada setiap kegiatan/aktivitas pada unit kerja Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
  2. Membuat pertanggungjawaban keuangan;
  3. Membuat pengajuan permintaan anggaran;
  4. Menyusun dokumen revisi anggaran
  5. Mengelola barang habis pakai;
  6. Membuat laporan kinerja kegiatan unit kerja setiap bulan;
  7. Melakukan pengarsipan keuangan;
  1. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  2. Usia maksimal 26 tahun per tanggal    1 Januari 2017;
  3. Pendidikan minimal  S1 dari jurusan administrasi keuangan/perkantoran atau akuntansi ;
  4. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  5. Fresh graduate / pengalaman kerja minimal 1 tahun (diutamakan);
  6. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  7. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  8. Mampu bekerja sesuai target.

3
Tenaga Pendukung Manajemen Kegiatan

(Kode : MK)

1 Orang
  1. Menyusun analisa kegiatan advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  2. Membantu menyusun materi terkait pelaksanaan kegiatan advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  3. Membantu kegiatan konsultansi pelayanan  advokasi dan penyelesaian sanggah wilayah II
  4. Menyusun rekomendasi atas permasalahan pengadaan barang/jasa yang ada pada wilayah II berdasarkan hasil konsultansi pada pelayanan advokasi
  5. Menyusun laporan kegiatan kegiatan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
  6. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh unit kerja.

  1. Pria/wanita;
  1. Pendidikan minimal  S1 dari semua jurusan;
  1. IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
  2. Mahir dalam mengoperasikan           Ms. Office;
  3. Memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP/Bappenas;
  4. Memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai pejabat pengadaan, anggota pokja, dan PPK;
  5. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  6. Mampu bekerja sesuai target.

                                                                                                                                                         



























































Tata cara pengiriman surat lamaran:
  1. Dokumen lamaran terdiri dari  :
  1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Advokasi dan Penyelasaian Sanggah Wilayah II;
  2. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  4. Foto (3x4)  berwarna;
  5. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
  6. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (jika ada);
  7. Tanda bukti hasil Tes CAT (komposisi minimal TKP : 126, TIU : 75, TWK : 70) yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah
    • Bagi pelamar yang sudah memiliki hasil Tes CAT di tahun sebelumnya harap melampirkan bukti hasil CAT dalam surat lamaran.
    • Bagi pelamar yang belum pernah melakukan Tes CAT, bersedia untuk mengikuti Tes CAT pada tahapan rekrutmen selanjutnya yang diselenggarakan LKPP.
  8. Fotokopi SK penetapan sebagai pejabat pengadaan, anggota pokja, dan PPK (khusus untuk tenaga pendukung manajemen kegiatan)
    1. Pelamar wajib menginput data diri pada link sebagai berikut http://bit.ly/2i5qSfn dan mengirimkan dokumen lamaran (dalam format PDF) melalui email ppd42.lkpp@gmail.com dengan subjek “LAMARAN (spasi) KODE POSISI YANG DILAMAR (spasi) NAMA paling lambat tgl 28 Desember 2016 pk. 12.00 WIB.
    2. Setiap lamaran yang masuk akan diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
    3. Apabila diterima, pelamar harus siap bekerja per Januari 2017.

Lain-lain :
  1. Seetiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.
  2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan bebas narkoba, dan surat keterangan sehat jasamani dan rohani diserahakan bila pelamar diterima.
  3. Apabila sampai dengan akhir Januari 2017 tidak ada respon dari tim Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II, maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran tidak sesuai kualifikasi.
Berita ini bersumber dari LKPP.
Share:

Selasa, 06 Desember 2016

Penerimaan Calon Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun Anggaran 2017 Pada Kantor Pertanahan Kota Batam

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun Anggaran 2017 dengan jenis jabatan dan jumlah formasi sebagai berikut : (file terlampir)

Documents to download


Berita ini bersumber dari BPN RI.
Share:

Lowongan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun 2017

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, berikut ini informasi pengumuman selengkapnya tentang Lowongan Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun 2017.


PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-01/S.MBU.1/12/2016
TENTANG
LOWONGAN TENAGA
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPN)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN TAHUN 2017

Dengan ini kami membuka lowongan kerja dengan jabatan dan ketentuan sebagai berikut:
 A. Jabatan Yang Ditawarkan
1)      Tenaga Pengelola Kinerja Organisasi
2)      Tenaga Administrasi Perkantoran
3)      Tenaga Administrasi Gudang
4)      Tenaga Administrasi Barang Milik Negara
5)      Tenaga Dokumentasi
6)      Tenaga Jurnalistik
7)      Tenaga Hubungan Pemerintah
8)      Tenaga Pengelola Portal Publik
9)      Tenaga Pelayanan Publik
10)  Tenaga Protokol
11)  Tenaga Pengadministrasi Kearsipan
12)  Tenaga Pengantar Dokumen Keuangan
13)  Tenaga Perbantuan Administrasi
14)  Tenaga Pustakawan
15)  Tenaga Sekretaris
16)  Tenaga Pengadministrasi Persuratan
17)  Tenaga Pengantar Dokumen Internal
18)  Tenaga Pengadministrasi Surat Masuk
19)  Tenaga Alih Media
20)  Tenaga Penerima Dokumen
21)  Tenaga Analis Perkara Hukum
22)  Tenaga Analis Peraturan Perundang-undangan
23)  Tenaga Asisten Peneliti Riset BUMN Sektor I & II
24)  Tenaga Asisten Peneliti Riset Internal
25)  Tenaga Assiten Peniliti Riset Makro
26)  Tenaga Pengelola Konten Portal FIS KBUMN

 27)  Tenaga Analisis dan Penyajian Data dan Informasi BUMN
28)  Tenaga Junior Web Programmer
29)  Tenaga Mobile App Developer
30)  Tenaga Senior Web Programmer
31)  Tenaga Network Admin
32)  Tenaga Technical Support I
33)  Tenaga Technical Support II
34)  Tenaga System Administrator
35)  Tenaga Application Support
36)  Tenaga Helpdesk Analyst I
37)  Tenaga Helpdesk Analyst II
38)  Tenaga Pembantu Pengelola Konten Portal SDM Eksekutif BUMN
39)  Tenaga Pembantu Pengelola Data Talent Pool Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas BUMN
40)  Tenaga Pembantu Pengelola Data GCG dan KPKU
41)  Tenaga Pengelola Data Privatisasi dan Sinergi BUMN I & II
42)  Tenaga Pengelola Data Pengembangan Bisnis BUMN
43)  Tenaga Pengelola Data PMN, Penerusan Pinjaman dan PSO BUMN
44)  Tenaga Asisten Pelaporan Keuangan Junior
45)  Tenaga Asisten Restrukturisasi Korporasi
46)  Tenaga Analis Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
47)  Tenaga Analis Dokumentasi Hukum
48)  Tenaga Analis Kinerja dan Strategik Manajemen

B. Tata Cara Pendaftaran
a)  Pendaftaran dilakukan secara online melalui website: http://reg-ppnpn.bumn.go.id, mulai tanggal 1 Desember 2016 dan ditutup pada tanggal 7 Desember 2016.
b)  Untuk memudahkan melakukan registrasi online, harap persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen yang wajib pelamar upload pada saat melakukan registrasi online yaitu:
  • Kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Ijazah pendidikan terakhir
  • Transkrip nilai pendidikan terakhir
  • Daftar riwayat hidup
  • Sertifikat lainnya

C. Ketentuan Lain
a) Proses pendaftaran sampai dengan pengumuman kelulusan tidak dipungut biaya apapun.
b) Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui situs Kementerian BUMN: http://reg-ppnpn.bumn.go.id atau email pelamar yang didaftarkan pada saat pendaftaran online sehingga peserta seleksi diminta aktif mengakses situs dan email dimaksud.
c) Apabila diketahui pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar untuk mengikuti proses seleksi sampai dengan pengumuman lolos seleksi, maka Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta seleksi pengisian tenaga PPNPN.
d) Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

 Jakarta,  01 Desember 2016
 Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi


Surat Resmi Lowongan dapat didownload pada link berikut :

Peng-01 Lowongan Tenaga PPNPN KBUMN 2017


Berita ini bersumber dari Kementerian BUMN.
Share:

Rabu, 30 November 2016

DPR Targetkan Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Selesai Sebelum Akhir Tahun

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa rampung dan disahkan sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 berakhir pada Desember mendatang.

“Kami berharap pada masa sidang ini bisa diselesaikan, paling tidak diparipurnakan draft revisi terbatas UU ASN di DPR,” tegas Anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka sebagai pengusung dalam Pleno Baleg di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Lebih lanjut, Rieke mendorong revisi terbatas UU ASN agar memberikan manfaat untuk membenahi sistem kepegawaian negara menjadi lebih berkeadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Bagaimana membentuk sistem rekrut yang berkeadilan terhadap ASN. Bagaimana perekrutan itu efisien dan bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan keadilan bagi mereka yang selama ini telah mengabdi bertahun-tahun pada pemerintah, khususnya mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik,” tandas politisi dari F-PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, selama ini status pegawai honorer terabaikan karena UU ASN sebelumnya hanya mengatur tentang PPPK. Ia memberikan contoh, banyak pekerja pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun, tidak bisa diangkat menjadi PNS karena terbentur batasan usia.

“Yang sudah lama bekerja bagaimana, kan tidak mungkin posisi mereka disamakan dengan mereka yang baru melamar. Mungkin dulu pertama kali diangkat masih berusia 20 tahun, tapi karena tidak diangkat-diangkat, sekarang usianya lewat dari 35 tahun. Nah, itu ada ketidakadilan,” kritik politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengusulkan agar pengangkatan PNS bagi tenaga honorer dilakukan secepatnya dan secara bertahap. “Kalau boleh mulai tahun ini atau awal tahun depan diangkat secara bertahap,” ujar politisi F-PG itu.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan PNS, Firman mengusulkan agar Panitia Kerja (Panja) merumuskan sistem pengangkatan dilakukan di tingkat pusat.

“Dari tingkat pusat lalu ditimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau tidak, ini nanti akan membuka peluang permainan korupsi di tingkat daerah. Ini yang harus kita hindarkan,” tegas politisi asal dapil Jateng itu. 

Berita ini bersumber dari DPR.
Share:

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara akan mengkaji ulang seluruh guru non PNS.

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa Dinas Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disdikbudparpora) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mengkaji ulang seluruh guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Disampaikan oleh Sekretaris Disdikbudparpora Kaltara, Eko Hardjianto jika evaluasi tersebut dinilai sangat penting. Hal itu dilakukan guna menentukan perlu atau tidaknya keberadaan guru non PNS. Termasuk kualifikasi pendidikan yang dimiliki, sehingga dapat diketahui bidang pelajaran apakah sudah sesuai atau belum.

“Kalau ada yang tidak sesuai mungkin ada sekolah-sekolah lain yang memerlukan itu kita redistribusi sesuai dengan kondisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah itu,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/11).

Sesuai ketentuan, kata Eko, seorang guru tidak diperkenankan mengajar jika kualifikasi pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diajarkan. Karena idealnya, seorang guru haruslah mengajar sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki.

Terlebih lagi jika sekolah tersebut jenjang menengah atas. Berbeda dengan sekolah berjenjang Sekolah Dasar (SD) hal itu tidak menjadi masalah karena statusnya bukan mengajar mata pelajaran tetapi lebih bersifat guru kelas.

“Kalau dia mengajar sesuai dengan ijazah yang dimiliki pasti yang disampaikan ke siswa akan lebih mudah terserap,” ucapnya.

Namun jika tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, maka kecenderungan terhadap materi pelajaran saja. Kecuali jika guru tersebut pernah mengikuti pelatihan pembelajaran terkait dengan bidang ajar yang dilaksanakan.

“Dalam rangka meningkatkan mutu kan begitu, harus sesuai dengan latar belakang ijazah yang dimiliki,” tuturnya.

Untuk itu, tidak menutup kemungkinan sebagian guru berstatus non PNS akan diberhentikan jika hal itu dinilai tidak efektif. Sebab yang diharapkan oleh para siswa mendapatkan pengajaran dari guru yang ahli sesuai dengan latar belakang ijazah.

“Syukur-syukur kalau sudah terakreditasi dan kalau tidak efektif maka itu akan mubazir,” imbuhnya.

Dijelaskannya, untuk lingkup Provinsi Kaltara, ia menilai masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Terutama yang mengajar di wilayah tertentu dengan alasan keterbatasan guru.

“Kan istilahnya tidak ada rotan akar pun jadi, tetapi untuk masalah pendidikan tidak boleh seperti itu,” pungkas Eko. 

Berita ini bersumber dari Pro Kaltara.
Share:

Senin, 21 November 2016

Honorer K2 Desak Bupati Jombang Terbitkan SK Pegawai Tetap non-PNS

Sahabat pembaca Info Pegawai Non PNS, sudah tahukah anda bahwa ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) meminta Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menerbitkan Surat Keputusan(SK) terkait status tenaga/pegawai honorer sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah.

Desakan itu mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang, serta Pemkab Jombang, Senin (21/11/2016), di ruang rapat paripurna DPRD Jombang.

"Tuntutan kami agar Bupati Jombang menerbitkan SK untuk honorer K2 menjadi pegawai tetap Non-PNS atau pegawai tetap daerah," ungkap Ipung Kurniawan, Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang.

Menurut Ipung, penetapan para honorer yang bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan serta lainnya, sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah, dalam SK Bupati merupakan solusi alternatif ditengah situasi ketidakjelasan nasib para honorer.

Dikatakan, SK tersebut diperlukan untuk mengamankan database honorer yang berpotensi dimainkan oleh kalangan tertentu dan mengalami perubahan sebelum ada penetapan dari Kepala Daerah. 

Sejak tahun 2005, berdasarkan  PP 48 thn 2005, Pemerintah Pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut pegawai honorer. Praktis setelah itu tidak ada lagi istilah rekruitmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah maupun instansi dibawahnya.

Sementara pada sisi lain, para honorer yang diangkat oleh lembaga maupun oleh Dinas, terutama guru dan tenaga medis yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih dipekerjakan.

Kekhawatiran utama para honorer K2, tandas Ipung, adanya penyusupan data honorer yang diangkat setelah tahun 2005 ke dalam database honorer K2. "Tujuannya untuk mengamankan database honorer K2 dan untuk membedakan honorer K2 dengan yang non kategori," beber Ipung.

"Karena waktu pengangkatan honorer K2 memiliki payung hukum, yakni PP 48 thn 2005. setelah diberlakukannya PP tersebut pemerintah dilarang mengangkat honorer dan menerbitkan SK untuk honorer," tambah Ipung Kurniawan.

Supriyadi, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, menyatakan peluang para honorer K2 Jombang untuk mendapatkan SK Bupati tentang status kepegawaian cukup berat. 

Kendala itu antara lain karena terbitnya PP 48 thn 2005, serta sejak disahkannya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara otomatis menghapus istilah tenaga honorer.

"Sejak tahun 2005 itu Bupati dilarang membuat SK honorer, itu yang menjadi kendala," ujarnya ditemui usai hearing dengan DPRD Jombang dan honoror K2.

Ditambahkan, UU ASN yang mestinya bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan status tenaga honorer, belum seluruhnya bisa diterapkan. Sehingga, nasib honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih terkatung-katung.

Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi para honorer K2. "Kalau soal SK Bupati nomor 100/2015, akan kami sampaikan. Sekaligus kita lihat seperti apa kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Sementara, terkait desakan SK kepegawaian tetap bagi honorer K2, Minardi mengaku masih memikirkan berbagai peluang. "Kalau mengacu undang-undang dan aturan Pemerintah pusat kan sudah tidak mungkin. Tapi kita akan cari peluangnya, termasuk referensi barangkali ada daerah lain yang kasusnya sama dengan Jombang dan bisa diselesaikan," jelasnya.

Pertemuan antara DPRD Jombang, eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan dan para honorer K2, mengagendakan serap aspirasi dari kalangan honorer K2. 

Tiga poin dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait status kepegawaian dan implementasi dari SK Bupati Jombang Nomor 100 Tahun 2015, serta kesejahteraan dan jaminan kesehatan bagi tenaga honorer K2.

Berita ini bersumber dari Jatim Times.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...
Diberdayakan oleh Blogger.